Kabupaten Bogor : Kekurangan Ribuan Guru SD
Jakarta, 17/6 (Sigap) - Kabupaten Bogor, Jabar, mengalami kekurangan tenaga pengajar Sekolah Dasar sebanyak 9.121 orang, kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ukah, Selasa.
Ukah menjelaskan, di Kabupaten Bogor terdapat 1.678 unit SD negeri yang tersebar di 40 kecamatan. Seyogyanya setiap sekolah memiliki tujuh orang guru.
Namun, hingga kini jumlah guru SD di Kabupaten Bogor hanya 8.916 orang. Jika satu sekolah harus memiliki tujuh orang guru, jumlah yang tersedia belum mencukupi standar pendidikan.
"Kekurangan guru akan bertambah karena dalam waktu dekat sekitar 174 orang guru akan memasuki masa pensiun," katanya.
Guna mengantisipasi kekurangan guru, pihaknya sudah menyerahkan kebijakan tersebut kepada sekolah untuk mengangkat tenaga honorer.
Ukah menyebutkan, hingga kini tercatat jumlah guru tenaga honorer yang ada di Kabupaten Bogor mencapai 6.000 orang. Keberadaan guru tenaga honorer telah membantu menanggulangi permasalahan kekurangan guru. Namun satu sisi, jumlahnya yang banyak juga menjadi kendala pihak sekolah untuk membayar honor para guru.
"Diangkatnya beberapa guru honor, kekurangan guru dapat teratasi sementara waktu, namun satu sisi juga menjadi kendala karena permasalahan honor guru juga sering terkendala," ujarnya
Sementara itu, untuk mengangkat guru tenaga honorer menjadi guru PNS prosesnya cukup panjang, apalagi kualifikasi untuk menjadi guru SD honorer harus berpendidikan Strata 1 (S1).
Menurut Ukah, diterapkannya kualifikasi tersebut untuk menciptakan peningkatan mutu pendidikan, mengingat masih banyak guru SD yang sudah PNS belum berkualifikasi S1. Oleh karena itu, untuk meningkatkan standar pendidikan SD di Kabupaten Bogor, Disdik Kabupaten telah melakukan kerjasama dengan salah satu universitas.
Kerjasama ini akan membantu para guru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengikuti proses sertifikasi guna meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Bogor.
Kesenjangan guru
Ditempat terpisah, Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama meminta pemerintah menangani secara serius disparitas atau kesenjangan guru di tanah air.
"Disparitas ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga mutu tenaga pengajar," kata Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa di sela-sela peringatan Harlah Muslimat NU di Jakarta, Selasa.
Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian dan garapan Muslimat. Organisasi perempuan itu memiliki lembaga pendidikan dari tingkat prasekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas.
Menurut Khofifah, kesenjangan dalam jumlah tenaga pengajar memang mencolok antara Jawa dan luar Jawa, namun kesenjangan dalam segi mutu tidak hanya antara Jawa dan luar Jawa.
"Kalau dalam hal mutu tenaga pengajar, disparitas tidak hanya terjadi antara Jawa dan luar Jawa. Di Jawa pun terdapat disparitas," katanya.
Dikatakannya, ada beberapa upaya yang bisa ditempuh untuk mengurangi kesenjangan itu, tentunya disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki negara.
Jika keuangan memungkinkan, katanya, tentu jumlah guru bisa ditambah, apakah berstatus pegawai negeri sipil atau tenaga honorer.
Namun, jika dana terbatas, pemerintah daerah di luar Jawa bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di daerah itu untuk mengerahkan mahasiswanya sebagai pengajar dalam format kuliah kerja nyata.
"Pemerintah tentunya harus memberikan dana taktis. Saya yakin itu bisa karena sama-sama di bawah Kemendiknas," kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu.
Sementara untuk kesenjangan mutu, kata Khofifah, pemerintah harus serius menjalankan program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
"Sebenarnya ujian nasional belum saatnya dilakukan selama masih terdapat kesenjangan pendidikan, termasuk kesenjangan guru," katanya. (laporan wa prasetia/ant)
Sumber :http://sigapbencana-bansos.info
